Bupati Bangkep: Hentikan distribusi bantuan jika terjadi keributan

Luwuk, Banggai (ANTARA) – Bupati Banggai Kepulauan Rais D. Adam meminta Kantor Pos menghentikan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI, jika terjadi keributan saat proses pendistribusian.

“Bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19 ini dibagikan secara cuma-cuma. Jadi hati-hati, jangan sampai ada permainan dari tangan-tangan nakal oknum tak bertanggung jawab,” katanya saat melauncing penyaluran BST Kementerian Sosial dan beras gratis dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di kantor Bupati Bangka Kepulauan, Senin.

Hal itu ditegaskan bupati untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal tak diinginkan dalam penyaluran bantuan Rp600.000 untuk setiap kepala keluarga (KK) di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Untuk proses penyaluran, Rais menekankan pihak terkait agar wajib melibatkan aparat keamanan, yakni TNI/Polri atau Pol-PP. Itu dimaksudkan agar dalam penyaluran ada pengawasan dari institusi penegak hukum. Pasalnya, dalam penyaluran bantuan kadang terjadi keributan karena adanya oknum-oknum yang sengaja membuat gaduh di tengah pandemi COVID-19.

“Ingat, jangan sekai-kali pendistribusiannya tanpa melibatkan aparat keamanan. Jika terjadi keributan hentikan penyaluran bantuan,” kata Bupati Rais.

Mantan perwira Polri ini menjelaskan, keterlibatan aparat sangatlah penting untuk memastikan proses penyaluran berjalan aman, tertib dan sesuai peruntukan. Selain itu, protokoler kesehatan pencegahan COVID-19 juga harus tetap dilaksanakan.

Sebelumnya, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Luk Sagu, Kecamatan Tinangkung Utara, dikabarkan ricuh. Itu tergambar dalam sebuah video yang beredar luas di sejumlah grup WhatsApp. Kala itu Camat Tinangkung Utara terpaksa bersuara keras untuk meredakan situasi.

Informasinya, kekacauan ditengarai oleh sejumlah warga yang protes kebijakan pemerintah desa (pemdes) setempat, karena dianggap tidak transparan mengenai data penerima BLT. Akibatnya, warga yang menyangka namanya masuk dalam daftar penerima juga ikut menghadiri kegiatan penyaluran.

Pemdes, kata mereka, tidak menyampaikan pemberitahuan tentang nama-nama penerima. Sehingga mereka yang menganggap kurang mampu ikut melibatkan diri pada kegiatan penyaluran.

Sampai berita ini diturunkan belum ada penjelasan dari Pemdes Luk Sagu ataupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.