DPRD minta RAPBD Kota Palu 2021 dirasionalisasi

Sedangkan pagu anggaran pendapatan dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp1,3 triliun lebih, sehingga terjadi defisit Rp63,3miliar lebih.

Defisit nilai RAPBD ini diurai Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, Asri, dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palu di ruang rapat gabungan DPRD Palu, Selasa.

“Ada penurunan pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah,”kata Sekkot.

Selain itu, kata Asri, sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali mengajukan anggarannya setelah TAPD menetapkan nilai pagunya.

“Nilai yang diajukan OPD itu mencapai Rp1,6triliun lebih,”aku Sekkot. 

Secara umum Sekkot mengatakan, meskipun pendapatan daerah menurun, namun terjadi kenaikan dari sektor pajak daerah, sekitar Rp3,8 miliar.

“Ini memang perlu dirasionalisasi dengan memperhatikan kembali alokasi anggaran prioritas dan mendesak dan tidak bisa ditunda. Dan ini sudah pernah disampaikan ke OPD,” ujarnya.

Pembahasan RAPBD 2021  lanjut Sekkot, perlu juga mengakomodir pokok pikiran DPRD karena jika tidak, pasti masyarakat akan mempertanyakan hal tersebut.

“Paling tidak, pokok pikiran ini ada yang harus terakomodir meski tidak seratus persen, mengingat adanya penurunan anggaran pendapatan,” paparnya.

Asri mengatakan pihaknya memfokuskan anggaran pada tiga hal yaitu penanganan kesehatan, UMKM dan jaring pengaman sosial.

“Jika melihat nilai RAPBD 2021 yang minus Rp63,3 miliar lebih ini, maka kita harus kerja berat ditingkat OPD. Untuk itu kami butuh masukan dan saran dari DPRD terkait hal ini,” kata Asri.

Anggota Badan Anggaran DPRD Palu Ridwan Basatu mengatakan permasalahan RAPBD  adalah angka defisit cukup tinggi, oleh karena itu harus dilakukan rasionalisasi anggaran tahun 2021.

Ridwan mengatan pembahasan RAPBD harus dihadiri seluruh pimpinan OPD agar rincian anggaran lebih jelas. 

“Kita pegang dokumen hanya sebatas mencantumkan pendapatan, belum ada rincian belanja, sehingga nantinya Banggar akan sepakati sistem penginputan anggaran ini,” pungkasnya.