Pemkot Palu melakukan pendampingan warga penerima 230 huntap

Palu (ANTARA) –

Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah saat ini sedang melakukan pendampingan warga calon penerima 230 hunian tetap (huntap) korban gempa, tsunami dan likuefaksi di kota itu.

 

“Sudah ada 230 huntap di lokasi relokasi Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga sudah terbangun tinggal menunggu fhinising,” kata kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palu Zulkifli yanh dihubungi di Palu, Minggu.

 

Ia menjelaskan, 230 unit huntap yang dibangun Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diperuntukkan bagi 230 kepala keluarga yang rumahnya hilang akibat dampak gempa, tsunami dan likuefaksi.

 

Hunian tersebut, dibangun di atas lahan seluas 14 hektare lebih oleh pemerintah, Kelurahan Duyu telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi relokasi bagi warga yang rumahnya hilang akibat dampak bencana alam 28 September 2018, termasuk rumah warga yang masuk zona merah pada peta Zona Rawan Bencana (ZRB).

 

“Ini upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar korban bencana Palu. Kami ingin hunian ini bisa segera di tempati,” Ujar Zulkifli.

 

Dikemukakannya, saat ini pemerintah juga sedang merampungkan pekerjaan sejumlah sarana dan prasarana pendukung, diantaranya jalan lingkungan, drainase, dan sarana air bersih termasuk jaringan listrik.

 

Rencananya, sarana air bersih di ambil dari sambungan rumah tangga milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat.

 

“Kami ingin warga yang tinggal di huntap nanti tidak lagi memikul beban masalah-masalah teknis lapangan. Olehnya hunian ini betul-betul rampung baru ditempati supaya mereka nyaman,” ucapnya.

 

Lebih lanjut dia menjelaskan, hunian yang terbangun berukuran tipe 36 dengan besaran anggaran Rp50 juta per unit bersumber dari pinjaman Bank Dunia untuk kegiatan penanggulangan bencana alam.

 

Dia menambahkan, meski saat ini pandemi COVID-19 masih merebak di tanah air, namun hal itu tidak menjadi penghalang pembangunan huntap di Palu dan sekitarnya.

 

Selain huntap disiapkan pemerintah, saat ini ada juga program relokasi mandiri, dalam artian hunian yang dibangun di atas lahan pribadi masyarakat, sebagai bagian dari percepatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi di daerah tersebut.

 

“Warga yang tercatat mengikuti program relokasi mandiri sekitar 598 keluarga di 16 kelurahan dari 46 Kelurahan di Kota Palu,” katanya.

 

Selain 230 huntap yang ditangani pemerintah pusat di ibu kota Sulteng, kementerian PUPR juga sedang merampungkan sekitar 400 huntap di lokasi relokasi Desa Pombewe, Kabupaten Sigi.