Dinsos Palu kerja sama Kominfo kelola data sosial wujudkan kota cerdas

Palu (ANTARA) –

Dinas Sosial dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu, Sulawesi Tengah bekerja sama mengelola data sosial guna mewujudkan program smart city atau kota cerdas dilakukan pemerintah kota setempat.

 

“Kami berkolaborasi dengan Dinas Kominfo, meskipun Dinas Sosial tidak masuk dalam instansi pengampuh terhadap 70 kegiatan prioritas program ini,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Palu Romy Sandi yang dihubungi di Palu, Senin.

 

Ia menjelaskan, meski bukan menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) pengampuh, namun pihaknya mendukung penuh program kota cerdas yang dalam rangka meningkatkan kemajuan kota.

 

Menurut, smart city sudah harus diterapkan dalam sistem pelayanan publik di pemerintahan, oleh karena itu gebrakan yang dilakukan Pemkot Palu saat ini sudah tepat.

 

“Data-data sosial yang kami kirim ke Dinas Kominfo, yakni data disabilitas, program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) maupun data-data pendukung lainnya dalam urusan sosial,” ungkap Romy.

 

Ia menilai, selain bertujuan untuk digitalisasi data, program kota pintar juga sebagai upaya pemerintah mentransformasikan data-data yang bisa di perlihatkan kepada publik melalui kanal milik Kominfo.

 

Dinas Kominfo dalam program ini, berperan melakukan digitalisasi data Kota Palu, lalu pengembangan integrited smart system platform, program kelurahan dan kecamatan cerdas, pelaporan masyarakat serta pengembangan kebijakan dan tata kelola.

 

“Data-data kami kelola dalam satu platform digital, termasuk di dalamnya terintegrasi dengan e-Kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk kepegawaian. Apa yang telah di programkan pemerintah kota menjadi bagian dari tanggung jawab kami,” ucap Romy.

 

Pemerintah setempat dalam mewujudkan program ini, masing-masing OPD pengampuh nanti akan disusul dengan perjanjian kerja sama dengan mitra pendukung, dan tim dewan smart city selanjutnya memberikan penguatan-penguatan dalam pelaksanaannya, sebab program tersebut sepenuhnya berbasis informasi dan transaksi elektronik (ITE).

 

“Sebagaimana hasil rapat koordinasi dengan dewan smart city, 70 program akan berlangsung selama tiga tahun dan dilaksanakan bertahap, sehingga lebih terarah serta terukur,” demikian Romy.