DPRD desak Pemkot Palu terapkan WFH tekan kasus COVID-19

Palu (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengeluarkan kebijakan penerapan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk menekan kasus terkonfimasi COVID-19 yang melonjak tajam di daerah itu.

“Itu merupakan aspirasi masyarakat. Mereka menyampaikan kepada saya agar meneruskan permintaan itu kepada Pemkot Palu karena lonjakan kasus COVID-19 di Palu kian mengkhawatirkan,”kata Wakil Ketua DPRD Palu Rizal di Palu, Kamis malam.

Menurutnya, WFH sangat penting dilakukan saat ini untuk mengidentifikasi klaster penularan dan penyebaran COVID-19 kemudian secepatnya mengantisipasi bila ditemukan ada dari para pekerja baik yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Palu maupun di instansi vertikal yang teridentifikasi terpapar COVID-19.

WFH, lanjutnya, idealnya dilakukan dua minggu. Dua minggu cukup untuk mengidentifikasi siapa-siapa saja titik-titik mana yang menjadi tempat penularan penyebaran COVID-19 di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) itu.

“Bila perlu pegawai OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dan instansi vertikal di pusat yang berada di wilayah Palu karena transmisi lokal penukaran dan penyebaran COVID-19 di Palu sudah sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.

Rizal berharap desakan itu mendapat respon dari Pemkot Palu, bukan malah diabaikan dan hanya dianggap angin lewat mengingat desakan itu menyangkut keselamatan hidup banyak orang.

“Saya juga segera berkoordinasi dengan Komisi A DPRD Palu yang menjadi mitra kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Palu dan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Palu untuk membahas mengenai usulan itu dan langkah-langkah konkrit yang mesti diambil,” tambahnya.

Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatina) COVID-19 Provinsi Sulteng, secara kumulatif 1.636 orang telah terinfeksi COVID-19 di Kota Palu.

Dari 1.636 orang itu, 784 orang dinyatakan telah sembuh, 51 orang meninggal dan 801 orang menjalani karantina secara mandiri maupun di pusat pelayanan kesehatan serta pondok perawatan pasien COVID-19 milik pemerintah daerah.