DPRD Kota Palu tinjau pemukiman warga terendan banjir

Palu, Sulawesi Tengah (ANTARA) – Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Sulawesi Tengah, melakukan reses sekaligus meninjau sejumlah pemukiman warga di wilayah pesisir pantai di Kecamatan Palu Barat, yang sering terendam air  akibat meluapnya sungai saat hujan dan terjadi saat pasang air laut.

“Aspirasi yang disampaikan masyarakat di sini lebih mendominasi pada perbaikan ekonomi. Namun ada masalah lain yang penting juga untuk direspon cepat yaitu kondisi pemukiman warga sering terendam air setiap hari,” kata Wakil Ketua II DPRD Kota Palu, Rizal Dg Sewang di sela kegiatan reses di wilayah Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Rabu.

Ia menjelaskan penyebab terjadinya pemukiman warga itu terendam air karena faktor alam akibat gempa bumi dan tsunami yang pernah melanda Kota Palu tahun 2018, yang menyebabkan kondisi tanah tempat tinggal mereka terjadi retak dan berlubang-lubang, sehingga memudahkan air mengalir masuk ke lokasi tersebut, terutama air sungai meluap saat  hujan atau terjadi air laut pasang.

“Informasi yang kami terima dari warga karena faktor gempa lalu, di situ terdapat retakan tanah dan masih ada yang berlubang, sehingga diduga air laut dan air sungai masuk dan keluar dari situ. Tingginya genangan air yang masuk ke wilayah pemukiman warga ini sampai  lutut orang dewasa, dan biasanya terjadi dari siang hingga malam hari,” ujarnya.

Rizal mengatakan hasil kegiatan reses anggota dewan tersebut menyampaikan kepada Pemerintah Kota Palu sebagai masukan untuk mencarikan jalan keluar guna membantu masyarakat setempat.

“Kita akan ‘follow up’, jika ada alokasi anggaran untuk perbaikan lokasi pemukiman warga tersebut. Kami akan usahakan karena ini sifatnya emergency, dengan anggaran yang disiapkan untuk memperbaiki kawasan tersebut,” katanya.

Ia menegaskan dirinya segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Palu untuk membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat di wilayah setempat, karena dalam waktu dekat juga akan disegera dilakukan pembahasan APBD tahun 2021.

“Kebetulan juga kita dalam waktu dekat ini akan membahas APBD 2021, sehingga kami akan sampaikan keluhan ini harus segara diselesaikan,” katanya.

Ia menjelaskan kegiatan reses ini telah menjaring berbagai aspirasi masyarakat, terutama terkait persoalan ekonomi dan infrastruktur, seperti bantuan usaha, kelompok usaha atau koperasi untuk UMKM, dan  juga perbaikan sarana dan prasaranan di lokasi tersebut.

“Dalam melaksanakan reses ini, kami juga menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Kita juga selalu mengingatkan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan. Makanya kita tidak mengumpul banyak orang, dari 100 orang peserta, kita bagi 10 orang secara bergantian,” tandasnya.