RAPBD 2021 Kabupaten Buol berorientasi pada kemandirian masyarakat

“Rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 saat ini sedang dibahas di DPRD, merupakan langkah untuk memantapkan dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, dan pembangunan Kabupaten Buol,” kata Amirudin Rauf, di Buol, Rabu terkait penyusunan RAPBD Kabupaten Buol tahun anggaran 2021 di Buol, Rabu.

Amirudin Rauf menambahkan penyusunan RABPD tersebut memperkokoh tekad dan semangat juang untuk terus membangun, mengantarkan Kabupaten Buol mewujudkan masyarakat sejahtera yang bertumpu pada kemandirian dan kedaulatan rakyat.

Pembangunan kemandirian masyarakat, kata Rauf, sangat penting mengingat pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh dan dampak yang signifikan terhadap ketahanan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, Bupati menegaskan arah dari APBD tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan program pembangunan daerah difokuskan pada normalisasi perekonomian.

Perekonomian masyarakat dan daerah, kata dia, diikutkan dengan membangun ketahanan pangan, serta pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.

“RAPBD tahun anggaran 2021 juga disusun dengan mengacu pada arah kebijakan tahunan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 yaitu “peningkatan dan kualitas layanan publik berbasis kabupaten pintar (smart regency) untuk pemantapan perekonomian daerah Kabupaten Buol,” ungkap dia.

Berdasarkan data Pemkab Buol bahwa pendapatan daerah tahun anggaran 2021 diperkirakan sebesar  Rp938 miliar lebih atau menurun sebesar 3,98 persen dari tahun anggaran 2020 sebesar Rp977 miliar lebih.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diperkirakan sebesar Rp58 miliar lebih.

Sementara pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah diperkirakan sebesar Rp850 miliar lebih.

Selanjutnya, pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp29 miliar lebih.

Belanja untuk tahun anggaran 2021 diperkirakan sebesar Rp938 miliar lebih,  mengalami penurunan sebesar 4,45 persen dari tahun anggaran 2020 sebesar Rp982 miliar lebih.