Dinas PMD jadikan Desa Dampal-Donggala percontohan balai belajar kampung

“Tujuan dilaksanakannya balai belajar kampung antara lain wadah pembelajaran untuk menguatkan kapasitas dan pemahaman perempuan terkait konsep dasar gender, hak asasi manusia, kesehatan reproduksi,” ucap Kepala DPMD Sulteng, Zubair, melalui Sekretaris DPMD Sulteng, Irmawati Sahi, di Palu, Senin terkait dengan pembentukan balai belajar kampung.

Irmawati Sahi mengatakan, Pemprov Sulteng melalui Dinas PMD telah memberikan piagam penghargaan kepada Pemerintah Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, atas dukungan dan komitmennya dalam menyelenggarakan pembangunan desa yang responsif gender, salah satunya mengakomodasi balai belajar kampung sebagai pembelajaran untuk penguatan kapasitas perempuan.

“Balai belajar kampung ini bertujuan untuk mendorong pembangunan desa yang responsif gender,” ungkap Irma sapaan akrab Irmawati Sahi.

Ia menerangkan, dengan terbentuknya balai belajar kampung, diharapkan adanya kemampuan perempuan dalam menerjemahkan materi belajar, yang diberikan dalam BBK.

Selain itu, kata dia, perempuan di desa diharapkan dapat menginternalisasikan pengetahuan dan kemampuannya kepada perempuan lain dan komunitas yang ada di desa.

“Lewat balai belajar kampung diharap mampu melahirkan kepemimpinan perempuan yang mampu menggerakkan dan mempengaruhi gender role dalam masyarakat,” sebut Irma.

Balai belajar kampung, menurut dia, bisa mendorong perempuan di desa untuk menjadi motor penggerak perubahan di masyarakat baik di level kelurahan/desa, kabupaten/kota hingga provinsi.

Berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19, Irma mengutarakan, balai belajar kampung yang ada di desa, bisa menjadi wadah untuk penguatan peran perempuan dalam edukasi terkait pencegahan penularan COVID-19.

Lanjut dia mengatakan, balai belajar kampung menjadi salah satu program prioritas sebelum memulai intervensi program di basis wilayah dampingan.

“Dinas PMD Sulteng bersinergi dengan Yayasan Sikola Mombine melalui dukungan dari Yayasan Kerti Praja dan UNFPA memfasilitasi perempuan penyintas agar dapat terlibat dalam program-program penguatan mekanisme rujukan kekerasan berbasis gender, serta pengetahuan terkait kekerasan berbasis gender di komunitas,” ujarnya.