Pemprov Sulteng disarankan perbaiki tata kelola tambang di Donggala

Ketua DTds Sulteng, Rahmat Hidayat dalam dialog penanganan potensi konflik sosial dalam investasi pertambangan di Kabupaten Donggala di Palu, Rabu, mengatakan umumnya konflik yang terjadi di daerah tersebut karena pihak perusahaan dan masyarakat memiliki kepentingan berbeda.

Ombudsman sarankan Presiden Jokowi bentuk tim penegakkan hukum tambang liar

Pihak perusahaan memilih untuk mengeksploitasi hutan batu secara terus-menerus di sejumlah titik di Kabupaten Donggala dan telah mengakibatkan kerusakan lingkungan di area pertambangan.

Sementara masyarakat merasa terancam dengan adanya kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. 

“Jika tidak diperbaiki akan yang memicu konflik sosial karena aktifitas perusahaan di galian c dinilai sudah berlebihan dalam eksploitasi material sehingga merusak lingkungan hidup,” sebutnya.

Ia mencontohkan di Kabupaten Donggala, yang menjadikan sumber pendapatan daerahnya melalui investasi pertambangan.

Pemanfaatan investasi pertambangan salah satunya bertujuan untuk pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

“Akan tetapi seiring dengan waktu saat ini investasi pertambangan telah memberikan dampak luas bagi masyarakat, yaitu kerentanan konflik sosial, bencana dan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya.

TNLL akui aktivitas tambang emas ilegal dongi-dongi masih jalan

Aktivis Jatam sebut maraknya tambang ilegal karena lemahnya penindakan

Terkait masalah itu, Data Talk Development Studies akan membahasnya bersama Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah, serta pakar ilmu konflik Untad Palu, Muhammad Marzuki M.SI. 

Dia mengatakan pembahasan itu dilakukan melalui dialog yang lebih difokuskan pada konflik sosial ditinjau dari perspektif sosiologis, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan antara perusahaan dan masyarakat sehingga disharmonis saling mencurigai dan bahkan terjadi demonstrasi dan penutupan jalan tambang.

“Dialog itu akan memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemprov Sulteng, dalam rangka perbaikan tata kelola pertambangan,” ujarnya.