FKUB sebut calon kepala daerah perlu berkomitmen rawat kerukunan beragama

Palu (ANTARA) – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan bahwa calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak tingkat kabupaten/kota dan provinsi di Sulteng perlu memiliki komitmen untuk merawat kerukunan umat beragama.

“Ini penting, karena kesuksesan pembangunan tidak terlepas dari peran umat beragama dan tokoh agama. Oleh karena itu, kepala daerah harus memberikan perhatian penuh dalam merawat kerukunan antar-agama,” ucap Ketua FKUB Sulteng Prof Zainal Abidin MAg, di Palu, Sabtu, terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Sulteng.

Prof Zainal yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu berharap calon kepala daerah memiliki cara pandang yang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Hal itu karena kabupaten/kota dan provinsi di Sulteng merupakan rumah besar, tempat tinggal semua orang, semua kalangan yang terdiri dari berbagai macam latar belakang agama, suku, dan bahasa,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, perhatian seorang pemimpin tidak ditujukan kepada satu kelompok tertentu saja, melainkan kepada semua orang yang ada di daerah kabupaten/kota dan provinsi ini.

Dengan demikian, menurut Prof Zainal yang juga Rektor pertama IAIN Palu, yang harus menjadi perhatian penuh ialah bagaimana agar kerukunan, kebersamaan, dan solidaritas antar-umat beragama terjalin dan terlaksana dengan baik.

“Kalau umat beragama rukun, nilai-nilai kebersamaan semakin meningkat, maka akan berdampak pada partisipasi pembangunan daerah,” kata Zainal yang merupakan Dewan Pakar Pengurus Besar Alkhairaat.

Menurut dia, jika partisipasi masyarakat/umat beragama meningkat dan semakin baik, maka dipastikan program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemimpin di daerah dapat berjalan dengan baik.

“Apabila masyarakat sudah merasa bahwa pemimpin adalah bagian dari mereka, dan mereka adalah bagian dari pemimpin maka pembangunan akan berjalan dengan baik,” katanya.

Jika hal itu terjadi, menurut dia, pemimpin tidak lagi menghadapi banyak masalah dalam menjalankan program pembangunan di daerah, sebab masyarakat/umat beragama memberikan partisipasi penuh pada programnya.

“Apalagi bila program yang dicanangkan dan dijalankan menjadi kepentingan orang banyak, kepentingan umat beragama, maka akan terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Ia mengatakan pemimpin yang lahir dari hasil Pilkada 2020 bukanlah pemimpin satu agama tertentu, bukan pemimpin satu suku dan kelompok tertentu, melainkan pemimpin semua golongan, pemimpin semua umat beragama.

Ketua MUI Palu: Tahun Baru Hijriah perlu dikenalkan dari rumah tangga

FKUB Sulteng: HUT RI momentum tingkatkan kemerdekaan beragama