Gubernur: HUT ke-42 Kota Palu momentum kebangkitan pascabencana

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan HUT Kota Palu ke-42 menjadi momentum kebangkitan pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi dua tahun lalu.

“Meski daerah ini diselimuti berbagai cobaan, tantangan dan hambatan tentu kita sebagai warga Palu harus memiliki komitmen untuk bangkit dari keterpurukan pascanencana,” ujar Gubernur Sulteng Longki Djanggola saat menjadi inspektur upacara pada peringatan HUT ke-42 Kota Palu, Minggu.

Upacara peringatan hari jadi ibu kota Sulteng itu dilaksanakan secara sederhana, dan tetap mengedepankan pedoman protokol kesehatan di tengah wabah COVID-19.

“Saya berharap ke depannya Palu dapat menjadi perhatian para investor menanamkan modal modalnya, agar kota ini cepat berkembang dari berbagai sektor,” ucap Longki.

Oleh karena itu, agar investasi tumbuh dan berkembang, maka warga Palu perlu menciptakan suasana bahagia, aman, nyaman, keharmonisan dan keramahan dalam kehidupan sosial.

“Majunya suatu daerah atau kota terletak pada penduduknya, apakah mau berbuat atau tidak. Kita tidak ingin kehidupan ini berjalan satgnan, maka dibutuhkan kolaborasi semua pihak yang dimotori pemerintah setempat,” kata Longki menambahkan.

Terlepas dari itu, gubernur juga berpesan, di tengah penyebaran COVID-19 yang semakin hari kian meningkat di provinsi tersebut, masyarakat diimbau agar mematuhi disiplin protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian.

Disiplin protokol kesehatan telah diatur melalui Peraturan Gubernur Sulteng nomro 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum untuk memberikan pemahaman agar masyarakat sadar pentingnya patuh terhadap rambu-rambu yang sudah dibuat pemerintah, guna meminimalisir penyebaran virus tersebut.

Dia juga mengimbau, bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap menjaga netralitas menghadapi kontestasi pilkada yang berlangsung di sejumlah daerah di Sulteng, termasuk Kota Palu.

“Kita tidak ingin momen pilkada menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Olehnya aturan yang sudah dibuat pemerintah wajib dipatuhi dan dijalankan untuk kebaikan bersama,” demikian Longki.