Pemkot Palu diminta perbaiki drainase cegah luapan air ke rumah warga

Palu (ANTARA) – Ketua Fraksi NasDem di DPRD Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Muslimun mendesak pemerintah setempat segera melakukan penataan dan perbaikan drainase untuk mencegah banjir dan luapan air ke badan jalan serta permukiman warga.

“Setiap kali hujan deras, air tidak lagi mengalir di drainase tetapi mengalir di badan jalan. Akibatnya badan jalan terlihat seperti sungai, bahkan air masuk ke rumah-rumah warga. Ini harus ditangani segera oleh Pemkot Palu,” kata Muslimun di Palu, Rabu.

Menurut Muslimun, saat dirinya melaksanakan reses di Kelurahan Balaroa pada Selasa (20/10), warga di kelurahan itu menyampaikan tentang kondisi tersebut. Warga meminta pihak berwenang segera melakukan perbaikan dan pembangunan kembali drainase.

“Iya, itu penting dilakukan. Karena ketika hujan deras mengguyur, rumah-rumah warga dimasuki air, karena drainase tidak berfungsi maksimal,” sebut Muslimun.

Muslimun yang merupakan Sekretaris Wakil Ketua Komisi Bidang Pembangunan DPRD Palu menilai Pemkot Palu perlu bersinergi dengan Pemprov Sulteng dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III dalam membangun dan menata drainase, demi mencegah banjir dan luapan air.

Ia mencontohkan, warga di Kelurahan Balaroa yang ketika hujan deras, maka rumah-rumah warga terdampak banjir. Air itu berasal dari Sungai di Desa Doda Kabupaten Sigi, yang kemudian masuk ke wilayah eks-likuefaksi Balaroa dan kemudian terus ke ruas jalan dan permukiman warga.

“Sehingga ini penting dilakukan sinergitas antara Pemkot Palu, Pemprov Sulteng dan BWSS,” sebut Muslimun.

Ketika hujan deras mengguyur Kota Palu dan sebagian wilayah Sigi yang berada di bagian barat Kota Palu, maka wilayah Kecamatan Palu Barat seperti di Jalan Bayam, sering terjadi banjir.

Tidak hanya wilayah itu, wilayah Palu Selatan dan perbatasan antara Kota Palu dan Kabupaten Sigi di Jalan Karanjalembah, rumah-rumah warga sering terdampak luapan air, karena drainase tidak berfungsi maksimal.

“Ini harus jadi perhatian pemerintah di Kota Palu, agar menyelenggarakan pembangunan tidak sekedar mengugurkan kewajiban,” sebutnya.