Tiga perempuan bertarung rebut kursi Wali Kota-Wakil Wali Kota Palu

Said merupakan bakal calon wali kota Palu berpasangan dengan Arena JR Parampasi, diusung partai Partai Golongan Karya dan Partai Gerindra.

Kemudian Lamadjido sebagai bakal calon wakil wali kota Palu, berpasangan dengan Hadianto Rosyid sebagai bakal calon wali kota. Mereka diusung Partai Hanura dan PKB.

Berikutnya, Ponulele merupakan bakal calon wakil wali kota. Ia berpasangan dengan petahana wali kota Palu Hidayat diusung PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan PAN.

Tiga perempuan tersebut telah mendaftar di KPUD Palu, sejak dibukanya pendaftaran di tahapan pencalonan pada 4-6 September 2020.

Said mengaku sangat bersyukur karena dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dia dan Parampasi dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat yang ditetapkan. “Alhamdulillah Insya Allah prosesnya masih ada lagi, pemeriksaan kesehatan dan kami akan lalui dengan baik. Harus dimenangkan,” kata dia.

Hingga saat ini, empat pasangan calon telah mendaftar di KPUD Palu. Pendaftar pertama yakni Hidayat-Habsa Ponulele, Aristan-Wahyuddin menjadi pendaftar kedua. Pendaftar ketiga pasangan Hadianto Rosyid dan Reni Lamadjio, pendaftar keempat Imelda Said berpasangan dengan Arena Parampasi.

Ketua KPU Palu Agus Salim Wahid mengemukakan pasangan bakal calon tersebut akan menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Anutapura yang dipimpin Ketua IDI Palu, dr Husaema.

Pemeriksaan kesehatan bakal calon pada 4-11 September 2020. KPUD Palu menggandeng IDI dalam pemeriksaan kesehatan itu.

Berkaitan dengan pencalonan tiga perempuan itu, Lingkar Belajar Untuk Perempuan Sulawesi Tengah berharap pemenuhan hak-hak perempuan di Palu dapat terpenuhi.

“Kami mengapresiasi majunya tiga perempuan hebat dalam kontestasi pilkada Kota Palu, semoga hal ini berdampak pada pemenuhan hak perempuan,” ungkap Direktur Eksekutif LIBU Perempuan Sulteng, Dewi Rana Amir, di Palu, Minggu.

Tidak hanya itu, LIBU Perempuan Sulawesi Tengah berharap bakal calon kepala daerah mulai dari calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota untuk berkomitmen mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

“Hal ini penting untuk melihat komitmen calon kepala daerah dalam memenuhikebutuhan anak, melindungi anak, serta perempuan,” kata Amir.

Bagi Libu Perempuan, kata Dewi, komitmen itu penting, bahkan menjadi suatu keharusan. Dimana, ia menilai, keberhasilan pembangunan juga dilihat dari capaian implementasi prinsip kesetaraan gender dan tentu saja menyangkut dengan pemenuhan terhadap hak-hak anak.

“Khusus untuk pemenuhan Kota Layak Anak, saya kira ini harus menjadi komitmen serius yang dipegang semua kandidat, dan sebaiknya konstituen juga harus kritis dalam melihat program-program kandidat,” sebut dia.