“Mereka menanyakan apakah Parigi Moutong sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 90 tahun 2019 tentang penyusunan anggaran, dan Peraturan Pemerintah nomor 33 nomor 20 tentang standar perjalanan dinas,” kata Ketua DPRD Parigi Moutong Sayutin Budianto usai menerima kunjungan rombongan DPRD Poso, di Parigi, Senin.
Dia mengemukakan, tahun anggaran 2020 DPRD Parigi Moutong telah menjadikan Permendagri nomor 90 tahun 2019 sebagai pedoman penyusunan tahun anggaran baru yang berbasis dalam jaringan (daring).
Dimana, Permendagri sebagai patron pemerintah telah didukung dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sudah termasuk sistem keuangan daerah untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Oleh karena itu, katanya, dengan sistem SIPD yang sudah diterapkan saat ini akan diadopsi juga oleh DPRD Poso, sebab mau tidak mau Pemda sudah harus menerapkan.
“Ini adalah bagian dari pengetatan penggunaan anggaran. SIPD dapat dipantau langsung Mendagri dan Menteri Keuangan (Menkeu),” ujar Sayutin.
Dia menjelaskan, dua aturan yang digunakan saat ini merubah seluruh sistem perencanaan pembangunan, penggunaan keuangan termasuk sebagai pengawasan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan, sehingga dengan aplikasi ini diharapkan program-program pemerintah berorientasi pada kepentingan rakyat.
Begitupun perjalanan dinas yang diatur di dalam PP harus berbasis kinerja, baik di jajaran legislatif maupun eksekutif, karena semuanya tersistematis di dalam SIPD.
“Tidak ada lagi namanya belanja langsung dan tidak langsung. Di nomenklatur ini semuanya berbasis daring, sehingga program yang tertuang tidak dapat diubah jika sudah terinput,” ucap politisi Partai NasDem ini.
Dia mengingatkan, agar pemerintah tidak bermain-main soal anggaran daerah, karena semua sudah terpantau di Pemerintah Pusat.
“Mari kita gunakan anggaran ini untuk kepentingan publik seluas-luasnya. Apapun yang kita lakukan harus berbasis kerakyatan, tujuannya tidak lain untuk memperbaiki daerah ini agar lebih maju,” demikian Sayutin.
#DPRD #Poso #kunker #Parimo #bahas #perubahan #nomenklatur #penyusunan #anggaran
Klik disini untuk lihat artikel asli