Fraksi Gerindra harapkan APBD-P Parigi Moutong untuk pemulihan ekonomi

Parigi (ANTARA) –

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengharapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2020 Parigi Moutong, Sulawesi Tengah diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi di situasi pandemi COVID-19.

 

“Pembahasan APBD-P nanti kami ingin pemerintah mengedepankan peningkatan perekonomian masyarakat serta penanganan COVID-19 yang transparan dalam penggunaannya,” kata anggota fraksi Gerindra Suyadi saat membacakan pandangan fraksi pada rapat paripurna pandangan umum fraksi tentang rancangan Peraturan daerah ABPD perubahan, di DPRD Parigi Moutong, Selasa.

 

Dia mengemukakan, pada penyusunan dan pembahasan anggaran nanti harus berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran.

 

Terpenting, pemerintah harus mencerminkan dan merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat, serta menyelesaikan berbagai permasalahan terjadi di daerah akhir-akhir ini.

 

“Kami juga meminta pemerintah setempat agar sedapat mungkin melaksanakan sistem pemerintahan yang efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan prima di tengah masyarakat,” ujar Suyadi.

 

Pihaknya juga menekankan, pada pengelolaan APBD-P tahun anggaran 2020 pemerintah paling tidak, bisa menciptakan suasana pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga terbentuk penyelengaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi.

 

Selain itu, dapat berperan strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah setempat dalam menjalankan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi serta meningkatkan pembangunan diberbagai sektor.

 

“Fraksi Partai Gerindra juga berharap dalam pembahasan Ranperda APBD-P nanti dibutuhkan keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar prosesnya selesai tepat waktu,” kata Suyadi menambahkan.

 

Di akhir pembacaan pandangan umum, Fraksi Gerindra menyetujui ranperda tersebut dibahas di tingkat selanjutnya sebelum disahkan menjadi peraturan daerah sebagai pedoman pengelolaan APBD-P, sebagaimana telah diagendakan dalam rapat-rapat dewan yang sudah ditentukan oleh Badan Musyawarah DPRD Parigi Moutong.

 

Pada agenda pandangan umum fraksi, hanya dibacakan Fraksi Gerindra sebagai perwakilan, lalu selanjutnya fraksi lain menyerahkan pandangan umum mereka kepada pimpinan DPRD setempat agar proses paripurna tidak memakan waktu terlalu lama di situasi pandemi seperti saat ini.