Korban banjir Parigi Moutong dapat layanan kesehatan gratis

“Ini bentuk kepedulian dan keprihatinan kami atas bencana yang menimpa saudara-saudara kami,” kata Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia Devi R Uga di Parigi, Minggu.

Menurut Devi, selain pemeriksaan kesehatan secara serentak di delapan titik yang terdampak banjir, pihaknya juga menyalurkan bantuan logistik termasuk perlengkapan tidur, tikar dan peralatan mandi serta pemulihan psikologi terhadap anak-anak korban banjir.

Gabungan organisasi kesehatan itu di antaranya Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia serta Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik di wilayah Parigi Moutong.

Sedikitnya 100 orang tenaga kesehatan terlibat dalam bhakti sosial ini sedangkan bantuan logistik yang diberikan langsung diserahkan kepada masing-masing pemerintah desa untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga yang terdampak.

“Ini panggilan kemanusiaan sebagai sesama masyarakat Parigi Moutong. Bantuan ini juga berkat inisiatif kawan-kawan semua,” kata Devi menambahkan.

Dari data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong, sekitar 3.797 jiwa atau 1.027 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir, 199 di antaranya merupakan kelompok rentan terdiri atas 84 orang lansia, 10 orang ibu hamil, 82 balita dan 18 bayi, serta lima orang penyandang disabilitas.

Sebanyak 1.638 jiwa atau 429 KK mengungsi di sembilan posko pengungsian pada 18 desa terdampak. Banjir juga merusak sejumlah sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, tower, lahan pertanian dan perkebunan dengan total kerugian materi ditaksir mencapai Rp5,5 miliar.

“Sasaran kami di delapan titik wilayah Kecamatan Parigi Selatan diantaranya tiga titik di Desa Boyantongo dan Desa Olaya, serta Desa Lemusa dan Desa Olobaru masing-masing satu titik,” ujar Devi.

Status darurat bencana banjir ditetapkan pemerintah melalui Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 362.45/807/BPBD selama 14 hari terhitung sejak 14 hingga 27 Juli 2020 untuk kegiatan perbaikan infrastruktur jalan, lingkungan, fasilitas umum, area perkebunan, persawahan dan permukiman warga agar segera berfungsi kembali.