KPU Parimo libatkan 849 PPS verfak dukungan balon anggota DPD RI

Parigi, Sulteng (ANTARA) –

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parigi Moutong (Parimo) melibatkan 849 Panitia Pemungutan Suara melakukan verifikasi faktual pertama terhadap dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah di kabupaten tersebut untuk Pemilu 2024.

 

“Tahapan ini untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan di lembar kerja verifikasi yang dipegang oleh PPS” kata Anggota KPU Parigi Moutong Divisi Teknis Penyelenggara Ariana di Parigi, Selasa.

 

Ia menjelaskan, metode verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota DPD RI sama seperti verifikasi faktual Partai Politik yang sudah dilakukan sebelumnya.

 

Yang mana, petugas lapangan menemui pendukung ditempat tinggalnya atau tempat lain, kemudian dapat juga dikumpul di sekretariat PPS atau tempat yang disepakati bersama bakal calon anggota DPD atau petugas penghubung.

 

“Identitas yang dicocokkan yakni nama dan alamat pendukung sesuai KTP-el atau kartu keluarga pendukung,” ujarnya.

 

Ia memaparkan, bila masyarakat pendukung bakal calon anggota DPRD RI tidak bisa ditemui atau sedang sibuk, alternatif yang ditempuh dapat menggunakan teknologi informasi dengan cara panggilan video, atau melalui konferensi video.

 

Alternatif berikutnya, bila masih tetap tidak bisa ditemui maka verifikasi dapat melalui rekaman video difasilitasi oleh bakal calon atau tim penghubung, lalu diberikan kepada PPS untuk selanjutnya diserahkan kepada KPU.

 

“Banyak alternatif, sehingga tidak ada pendukung yang tidak terverifikasi. Poin pentingnya dari tahapan ini adalah memastikan keabsahan dokumen pendukung dan memastikan dukungan,” ucapnya.

 

Ia memaparkan, saat ini baru 1.305 dukungan sampel masuk untuk sembilan bakal calon anggota DPD dari total bakal calon dapil Sulteng 26 orang. 1.305 dukungan ini sedang proses verifikasi sebagaimana tahapannya dimulai 6-26 Februari 2023.

 

“Tahapan verifikasi faktual pertama dilakukan selama 21 hari. Tahap ini juga diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat,” demikian Ariana.