Pemkab Parigi Moutong dapat bantuan 1.700 alat tes cepat deteksi corona

“Sebagaimana kebijakan pemerintah Parigi Mourong yang mewajibkan para pelaku perjalanan untuk menujukan surat hasil tes cepat negatif di pos-pos pemeriksaan kesehatan di perbatasan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Parigi Moutong dr Agus S Hadi di Parigi, Selasa.

Pemprov Sulteng minta pelaku perjalanan lengkapi dokumen kesehatan

Dia menjelaskan pemerintah setempat terus berupaya mendatangkan alat tersebut, meski Pemprov Sulteng telah menyalurkan bantuan alat tes cepat itu untuk kepentingan pencegahan dan deteksi dini virus corona di wilayah itu.

Selain ke Pemprov Sulteng, Pemkab Parigi Moutong juga meminta bantuan alat tersebut ke Kementerian Kesehatan agar dana yang sudah dialokasikan untuk penanganan COVID-19 tidak hanya fokus pada pengadaan alat tes cepat, sebab banyak kegiatan penanganan yang perlu dibiayai.

“Kami sudah meminta bantuan alat tes cepat dan masker ke pemerintah pusat, namun hingga saat ini belum ada jawaban. Kami terus berupaya menerobos sumber-sumber yang bisa membantu pengadaan alat tersebut,” ujar Agus.

Pemkab Parimo gratiskan biaya rapid test sopir angkutan umum

Menurutnya, Pemkab Parigi Moutong membutuhkan alat ini sebanyak mungkin, sebab belum ada ketetapan batas waktu penanganan COVID-19, sehingga persiapan kebutuhan untuk jangka panjang, termasuk obat-obatan.

Dia menambahkan bantuan alat tes cepat telah didistribusikan ke Rumah Sakit pemerintah dan Puskesmas masing-masing kecamatan sebanyak 1.500 buah dan 200 buah sisanya masih di simpan.

“Kami harus maraton untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan, karena kebutuhan ini bukan untuk penanganan satu atau dua bulan saja, ini sifatnya jangka panjang,” ucapnya.

Juru Bicara Tim Satuan Tugas penanganan COVID-19 Parigi Moutong Irwan menjelaskan pemberlakuan kebijakan tes usap bagi pelaku perjalanan masuk ke wilayah kabupaten tersebut, sebagai upaya menekan laju penularan virus corona, sekaligus memperbaiki status zona yang sebelumnya kuning menjadi hijau.

Selain itu, ada kebijakan pemerintah setempat menggratiskan biaya tes cepat khusus bagi kalangan sopir angkutan umum di kabupaten tersebut yang setiap harinya melayani trayek Parigi-Palu. “Ini bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya para sopir angkutan umum,” tutur Irwan.

Dia mengemukakan kebijakan itu hanya berlaku bagi sopir yang berdomisili atau memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Parigi Moutong.

“Penggratisan biaya tes cepat dilakukan bertahap dan kami terus melakukan evaluasi penerapannya. Setelah sopir baru menyasar masyarakat umum yang berdomisili di Parigi Moutong,” demikian Irwan.