Penerapan Demokrasi Terpimpin Halaman all

– Perkembangan politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin (1957-1965) sangatlah kompleks dan dinamis. Perkembangan politik pada masa ini sangat didominasi oleh kepribadian Soekarno.

Pada Februari 1956, Soekarno mengusulkan konsep Nasakom (Nasionalis Agamis dan Komunis) sebagai pilar pilar politik utama Demokrasi Terpimpin.

Konsep politik Nasakom berusaha menyatukan tiga ideologi utama partai politik yang saling bertentangan demi kemajuan pembangunan Indonesia.

Pasca diterapkannya Demokrasi Terpimpin, April 1957 Soekarno mengumumkan pembentukan Kabinet Karya dengan perdana menteri dari pihak non-partai yaitu, Djuanda.

Sedangkan kursi wakil perdana menteri diduduki oleh Hardi (PNI), Idham Khalid (NU) dan Johannes Leimena (Partai Kristen).

Dengan terbentuknya sistem pemerintahan baru tersebut, PKI dan tentara mengambil langkah-langkah untuk memperkuat posisi mereka. PKI merupakan salah satu partai yang bersinar pada masa Demokrasi Terpimpin.

Dilansir dari buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2008) karya M.C Ricklefs, pada pemilihan anggota dewan-dewan provinsi yang diselenggarakan pada semester kedua tahun 1957, PKI memperoleh keuntungan yang sangat besar.

Di Jawa, perolehan suara PKI 37,2 persen lebih tingi daripada jumlah suara yang diperoleh pada tahun 1955.

Perolehan suara dari 4 partai besar masa demokrasi terpimpin di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada Pemilu Daerah Juli 1957 adalah PKI 34 persen, NU 29 persen, PNI 26 persen, dan Masyumi 11 persen.

Strategi politik

Keberhasilan PKI dalam Pemilu Daerah 1957 tidak terlepas dari strategi politik ‘’kedekatan’’ pada Soekarno.

Dilansir dari buku Partai, Kebijakan dan Demokrasi (2000) karya Hans Dieter Klingemann dkk, PKI berusaha mendapatkan citra partai nasionalis dan pancasilais dengan cara mendukung kebijakan Soekarno.

PKI memanfaatkan konsep Nasakom yang diajukan Soekarno untuk mendapatkan posisi dalam pemerintahan. PKI paham benar mencari celah politik dari Demokrasi Terpimpin melalui sosok Soekarno.

Pada awal 1960an Indonesia bergerak menuju radikalisme yang menguntungkan PKI untuk semakin berkembang. Pihak tentara mengambil tindakan dengan membatasi PKI pada akhir 1960.