Pergerakan Nasional: Dampak dari Politik Etis Halaman all

 

– Kebijakan politik etis dalam bidang pendidikan yang diberikan oleh Belanda memberikan dampak yang sangat penting bagi Indonesia.

Adanya pendidikan telah melahirkan para kaum intelektual yang memicu terjadinya pergerakan nasional melawan Belanda.

Awal mula pergerakkan nasional ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi yang didirikan oleh kaum intelektual. Ada tiga masa dalam pergerakan nasional, penjelasannya sebagai berikut:

Masa Awal Pergerakan Nasional

Awal abad 20 Indonesia mengalami fase yang disebut sebagai kebangkitan nasional. Pada fase ini perlawan terhadap penjajah tidak lagi menggunakan senjata, melainkan melalui organisasi.

Ada tiga organisasi penting pada masa ini, berikut penjelasannya:

Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan pertama di Indonesia. Budi Utomo didirikan oleh mahasiswa STOVIA yang diketuai oleh dr. Soetomo pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta.

Dilansir dari buku Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia (2019) karya Armelia F, Budi merupakan organisasi yang bercorak sosial budaya dan pendidikan. Tujuan utamanya adalah mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa dalam hal pendidikan.

Sarekat Islam pertama kali dididirikan di Surakarta oleh R.M. Tirtoadisuryo pada tahun 1909. Tujuannya melindungi hak-hak pedagang pribumi muslim dari monopoli dagang yang dilakukan pedagang Tionghoa.

Organisasi ini awal mulanya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Kemudian diubah menjadi Sarekat (SI) Islam oleh Haji Oemar Said Cokroaminoto pada tahun 1912.

Perubahan nama dilakukan agar Sarekat Islam tidak hanya bergerak di bidang ekonomi, tetapi juga bidang lain seperti politik dan sosial.

Indische Partij merupakan organisasi pergerakan pertama yang bergerak di bidang politik. Organisasi ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Danudirdja Setiabudi (Douwes Dekker).

Tujuan utama Indische Partij adalah menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik itu golongan pribumi, Indo-Belanda, Tionghoa, dan Arab. Persatuan antar golongan penting agar pergerakan nasional bisa segera diwujudkan.

Masa Radikal

Organisasi pada masa ini bersifat non kooperatif terhadap pemerintahan Hindia Belanda.

Dalam buku Masa Pergerakan Nasional (2019) karya Samsudar Makfi, dijelaskan bahwa ada tiga organisasi penting dalam masa ini. Berikut penjelasannya:

Organisasi ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh pelajar Indonesia yang menempuh studi di Belanda. Pertama kali didirikan pada tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging (IV).

Kemudian pada tahun 1925 berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Pasa masa ini Perhimpunan Indonesia dipimpin oleh Moh. Hatta, Ahmad Soebardjo, Iwa Kusumasumantri, J.B. Sitanala, Sastromulyono, dan D. Mangunkusumo.

Tujuan Perhimpunan Indonesia antara lain mendorong pelajar Indonesia agar memiliki komitmen yang kuat tentang persatuan dan kemerdekaan Indonesia.

Komunisme masuk ke Indonesia melalui tokoh Sneevliet. Kemudian Sneevliet membentuk organisasi bernama Indische Social Democratishe Vereniging (ISDV) pada tahun 1914.

Tahun 1920 organisasi ini berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kehadiran PKI awalnya tidak didukung oleh masyarakat. Oleh sebab itu PKI melakukan propaganda secara besar-besaran untuk menarik dukungan masyarakat.

• Partai Nasional Indonesia (PNI)

Organisasi ini didirikan Soekarno, Soenarjo, Ali Sastroamidjojo, dan Sartono pada tahun 1925. Organisasi ini berusaha menaungi kaum intelektual muda Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap nasib bangsanya.

Tujuan utama PNI adalah melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda demi meraih kemerdekaan Indonesia.

Masa Moderat

Masa ini ditandai dengan tindakan represif yang dilakukan pemerintah Belanda. Ada tiga organisasi penting dalam masa ini. Berikut penjelasannya:

Dilansir dari Kamus Sejarah Indonesia (2018) karya Eko Sujatmiko, merupakan orginasi politik pada masa pergerakan nasional yang didirikan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1930.
Organisasi ini diketuai oleh Mohammad Husni Thamrin.

Tujuan utamanya adalah menjamin adanya kemerdekaan nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Merupakan sebutan untuk petisi yang diajukan Soetardjo Kartohadikoesoemo tanggal 15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina serta parlemen di negeri Belanda.

Isi petisi Soetardjo yaitu permohonan agar diselengarakan musyawarah antara wakil Indonesia dan Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama.

Tujuannya adalah untuk menyusun rencana pemberian kepada Indonesia sebuah pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas undang-undang dasar kerajaan Belanda.

• Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Merupakan organisasi yang terdiri dari beberapa partai politik seperti Parindra, Gerindo, PSII, dan PII.

Gabungan Politik Indonesia didirikan pada 21 Mei 1939 oleh Mohammad Husni Thamrin. Tujuan utamanya adalah memperjuangkan keberadaan parlemen di Indonesia.