Bakal Cabup Husen Habibu janji percepat penyelesaian masalah pascagempa Sigi

“Berdasarkan catatan saya dan Ibu Paulina, ada banyak masalah utama yang dihadapi warga Sigi, antara lain urusan penanganan pascabencana yang tak kunjung selesai. Karena saat ini saudara-saudara kita masih ada yang hidup di huntara,” ucap dia dalam orasi politik di Sigi, Sabtu (5/9).

Husen Habibu merupakan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi yang bergabung dengan Partai NasDem. Pada pilkada tahun ini, ia berpasangan dengan petahana Wakil Bupati Sigi Paulina yang merupakan politikus Partai Gerindra.

Pasangan itu telah mendaftar ikut pilkada di KPU Sigi pada Sabtu (5/9) sore, kemudian dilanjutkan dengan deklarasi bakal pasangan calon itu di Kecamatan Sigi Biromaru.

Dalam orasinya, Husen mengatakan masih banyak penyintas gempa dan likuefaksi, termasuk penyintas banjir bandang, yang saat ini tinggal di hunian sementara.

“Sementara, bantuan stimulan yang diberikan pemerintah tidak merata dan cenderung pilih kasih,” kata dia.

Ia juga menyebut sejumlah persoalan dihadapi warga setempat.

“Tak hanya itu, warga kita juga mengeluh kondisi jalan rusak, ketersediaan air bersih, lapangan kerja yg susah, harga sembako, pengairan sawah/irigasi, masalah banjir, dan listrik,” kata dia.

Berkaitan dengan hal itu, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Rusdi Mastura dan Ma’mun Amir, Nilam Sari Lawira, mengemukakan penanganan pascabencana Sigi yang lambat.

“Ribuan warga masih hidup di huntara. Kebutuhan pemenuhan pangan warga susah. Bantuan stimulan tidak merata dan cenderung pilih-pilih,” kata politikus perempuan dari Partai NasDem itu.

Nilam yang juga Ketua DPRD Sulawesi Tengah itu, menyebut di Sigi terdapat sekitar 30.820 warga dalam kondisi miskin, yang harus dinaikkan derajat kehidupannya.

Ia juga menyebut bahwa APBD Sigi saat ini kurang lebih Rp1 triliun.

“PAD hanya Rp37 miliar. Seharusnya dengan sumber daya alam yang melimpah, Sigi bisa meningkatkan PAD-nya agar warga lebih maju dan sejahtera,” ungkap dia.

Ia berharap, petahana Bupati Sigi tidak menggunakan jajaran birokrasi dan ASN di daerah itu untuk kepentingan politik praktis.