Bupati Sigi harap dokumen kajian PRB jadi basis acuan pembangunan

Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) – Penjabat Sementara Bupati Sigi, Sulawesi Tengah, Sisiliandy A Ponulele berharap dokumen kajian pengurangan risiko bencana (PRB) harus menjadi basis dan acuan dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

“Dokumen ini harus menjadi basis data, informasi, dan kajian yang dijadikan acuan untuk mengembangkan perencanaan strategis penanggulangan bencana maupun pembangunan,” kata Sisiliandy, di Sigi, Kamis, dalam workshop konsultasi publik dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Sigi.

Bupati berharap dokumen kajian itu dapat diterapkan dan menjadi tanggung jawab bersama untuk ditindaklanjuti.

Bahkan, kata dia, dokumen kajian PRB dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berperspektif pengurangan risiko bencana, sehingga ke depan Kabupaten Sigi dapat mengantisipasi bencana.

Dalam workshop itu, bupati mengatakan kebencanaan merupakan urusan semua elemen mulai dari pemerintah, masyarakat hingga dunia usaha.

“Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Islamic Relief, ini harus didukung bersama untuk membangun kepedulian masyarakat pada pengurangan risiko bencana terutama di Kabupaten Sigi yang merupakan daerah yang rawan akan bencana,” ungkapnya.

Berkaitan dengan itu, Directur Islamic Relief, Nanang S Dirja mengatakan, Islamic Relief hadir di Sulawesi Tengah sejak tiga hari pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada September 2018.

“Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu mencakup kegiatan tanggap bencana, data transisi pada saat pemulihan dan saat ini sedang berpartisipasi pada kegiatan pemulihan,” katanya. 

Dia mengatakan pada masa pemulihan, Islamic Relief sudah memulai kegiatan program pengurangan risiko bencana di Kabupaten Sigi.

Dia mengatakan terdapat tiga komponen yang dilakukan yaitu pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan. 

Pertama, analisa risiko berbasis masyarakat. Kedua, analisa kerentanan dan penyusunan rencana penangguhan bencana dibasis masyarakat. Ketiga, rencana aksi di dalam masyarakat.

“Yang utama pada kegiatan pengurangan risiko bencana ini ada komponen pendekatan keagamaannya. Kegiatan penguatan ekonomi dalam masyarakat,” katanya.

Nanang berharap kegiatan tersebut dapat dijadikan model atau contoh yang cukup baik untuk penguatan di level kabupaten dengan bekerjasama dengan BPBD dan lembaga terkait.

Ia mengajak pihak-pihak terkait untuk terus menerus bahu membahu membangun ketangguhan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan sesuai dengan prinsip bahwa bencana adalah urusan kita semua bukan hanya urusan BPBD saja.