Pemkab Sigi prioritaskan penanggulangan bencana alam

Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, memprioritaskan penanggulangan bencana alam sebagai upaya meminimalisasi risiko atau dampak bencana, dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

“Pemerintah memiliki tugas dan kewajiban dalam urusan kebencanaan, karena urusan kebencanaan adalah sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan dan negara harus hadir di dalamnya,” ucap Bupati Sigi Mohamad Irwan, di Sigi, Minggu, terkait dengan pengurangan risiko bencana alam dan penanggulangan dampak bencana alam 2018.

Irwan mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi dengan keterbatasan APBD yang dimiliki, berupaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor.

Upaya itu dilakukan dengan menggagas program Sigi Hijau yang dibiayai oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas daerah aliran sungai, dan melakukan penghijauan di lokasi – lokasi yang gersang di desa.

“Pemerintah terus berupaya hadir di tengah masyarakat dan mengajak masyarakat untuk bersama – sama mengurangi risiko bersama, di samping itu juga bekerja sama dengan multi pihak dalam penanggulangan bencana,” sebutnya.

Di samping itu, ujar dia, Pemerintah Kabupaten Sigi bekerja sama dengan multi pihak membangun kapasitas masyarakat yaitu meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana.

Irwan juga mengatakan bahwa terkait dengan pemulihan dampak bencana alam 2018, pemerintah telah membangun 2.134 hunian tetap (huntap) untuk penyintas gempa dan likuefaksi Sigi telah selesai dibangun dan sudah ditempati warga.

“Kebutuhan hunian tetap untuk Kabupaten Sigi sebanyak 2.600 unit, yang sudah terbangun sebanyak 2.134 unit,” kata Mohamad Irwan.

“Pemerintah terus berupa mempercepat pemulihan masyarakat dengan berbagai strategi yang ditempuh, serta membangun kemitraan dengan multi pihak,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemulihan masyarakat pascagempa dan likuefaksi Sigi tahun 2018, menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.