Pemkab Sigi salurkan bantuan PKH kepada 15.718 keluarga kurang mampu

“Bantuan PKH harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh warga sesuai dengan peruntukannya,” kata Bupati Sigi Mohammad Irwan Lapatta, di Sigi, Rabu.

Para peserta PKH dan PKH adaptif menerima bantuan dari pemerintah dengan nilai berbeda-beda, sesuai kreteria yang telah ditentukan Kemensos RI.

PKH adaptif di Sigi meliputi peserta korban bencana gempa dan likuefaksi 28 September 2018 silam sehingga ikut mempercepat pemulihan penyintas bencana tersebut.

Bupati Mohammad Irwan Lapatta mengimbau warganya agar berkoordinasi dengan pemerintah desa/kecamatan hingga kabupaten, bila ada hal-hal yang belum jelas dan butuh penjelasan.

“Jika ada oknum atau masalah yang terjadi terkait proses penyaluran bantuan, masyarakat dapat langsung menyampaikan ke pemerintah, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun tingkat kabupaten, agar segera ditindaklanjuti oleh pejabat atau instansi teknis terkait,” ujarnya.

Pemkab Sigi mulai salurkan bantuan PKH adaptif di lima kecamatan

Bupati berharap warga tidak mudah percaya dengan isu-isu atau informasi yang tidak jelas sumbernya, serta informasi yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Ia menambahkan pemerintah terus berupaya membangun kesejahteraan masyarakat, dengan berbagai program dan pendekatan. 

Hal ini membutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dan pihak terkait lainnya, agar pembangunan kesejahteraan tercapai.

Warga di tiga desa di Dolo-Sigi mulai terima bantuan PKH

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Sigi, Siti Ulfa mengatakan di Kabupaten Sigi nilai yang diterima oleh penerima manfaat dari PKH bervariasi. Terendah Rp75 ribu/bulan, dan tertinggi Rp950 ribu/bulan.

Dia menjelaskan teknis penyaluran bantuan disalurkan melalui Bank Himbara BNI yang telah diatur oleh Kementerian Sosial. 

Warga yang telah terdaftar dalam PKH akan tetap mendapat bantuan selama program tersebut masih ada.

Di Kabupaten Sigi, kata Ulfa, peserta PKH dan PKH adaptif sebelum menerima bantuan terlebih dahulu diberikan kartu keluarga sejahtera (KKS), dengan masa berlaku KKS lima tahun dari 2020 sampai 2025.